Suara-suara Dukungan Usai Bima TikToker Kritik Kondisi Lampung
Langkatoday.com - Seorang Tiktoker bernama Bima Yudho Saputro kini tengah menjadi sorotan usai melontarkan kritik mengenai Lampung. Namun, kritik Bima itu justru berbuah laporan polisi terhadapnya.
Bima saat ini tinggal di Australia. Dia pun mengaku keluarganya di Lampung mendapatkan ancaman usai kritiknya viral di media sosial.
"The police is coming to my mom's office?? Trying to extradite me? what?" tulis dia dalam akun Instagram-nya, @awbimax, Jumat (14/4/2023).
Di tengah proses hukum yang berjalan, suara dukungan mengalir ke Bima. Dukungan itu berasal dari sejumlah tokoh politik di Indonesia.
Politikus Gerindra Puji Isi Kritikan dari Bima
Bima Yudho Saputro, TikToker yang mengkritik Lampung, dipolisikan setelah mengkritik Lampung 'dajal.' Anggota DPR RI Komisi III Habiburokhman memuji kritik yang disampaikan Bima tersebut.
"Terkait TikToker Bima yang infonya dilaporkan ke polisi setelah menyampaikan kritik, menurut saya, tidak ada yang salah dengan video presentasi yang dia sebar," kata Habiburokhman, Sabtu (15/4/2023).
"Bahkan saya takjub dengan kecerdasan Bima yang bisa menyampaikan kritik dengan sangat argumentatif tetapi dengan gaya yang santai sehingga sangat mudah dipahami," ucapnya.
Habiburokhman berharap Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika bersikap bijak dan tidak menindaklanjuti laporan polisi kepada Bima. Habiburokhman, yang berasal dari Lampung, pun mendukung Bima untuk tetap kritis.
"Maju terus, Bima, tetap kritis dan peduli dengan kampung halaman kita," katanya.
Pemerintah Lampung Diminta Tak Antikritik
Heboh TikToker asal Lampung, Bima Yudo Saputro, mengkritik Provinsi Lampung dengan sebutan 'Dajjal' hingga tak maju-maju. Partai Garuda meminta kepala daerah di Lampung bijak menanggapi kritik yang disampaikan pemuda yang kini melanjutkan pendidikan di Australia.
"Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bima, seorang pengguna media sosial terhadap pemerintah Lampung itu bagian dari kritik karena apa yang dia sampaikan ada benarnya juga. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia menggunakan kata dajjal, sehingga dia dilaporkan salah satu warga," ujar Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi kepada wartawan.
Teddy lantas menyoroti pengakuan Bima yang menyebut orang tuanya mendapat ancaman dari aparat. Menurutnya, seharusnya kepala daerah tidak main menyalahkan Bima dan keluarganya atas kritik itu.
"Jika benar seperti pengakuan Bima bahwa akibat kritikannya, orang tuanya dipanggil oleh kepala daerah dan disalahkan, tentu sangat disayangkan. Ambil kritikan itu untuk membenahi, jangan sampai sibuk membela diri. Mengayomi dan sedikitlah memahami ekspresi anak muda, jangan malah dimatikan," katanya.
Teddy menyarankan pemerintah daerah bijak dalam menghadapi kritik yang disampaikan Bima. Seharusnya, kepala daerah berbenah membangun desanya.
"Pemerintah daerah sebaiknya bersikap bijak terhadap hal ini. Dia hanya menyampaikan apa yang dia lihat. Sebagai anak muda, terselip ungkapan kekesalan sehingga keluarlah kata dajjal itu, dan itu bukan ditujukan ke personal pemerintah daerah tapi terhadap kondisi yang dia lihat," jelasnya.
"Kecuali memang anak muda ini hanya memaki-maki dan menyebarkan fitnah, tentu harus diluruskan," imbuhnya.
Elite NasDem Minta Bima Polisi Tak Tangkap Bima
Bima Yudho Saputro, Tiktoker yang mengkritik Lampung, kini harus berurusan dengan kepolisian usai dilaporakan setelah menyebut Lampung 'dajal'. Anggota DPR RI Komisi III Taufik Basari justru menilai kritik Bima merupakan bentuk aspirasi masyarakat.
"Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi. Karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya," kata Taufik kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).
Politikus partai NasDem ini menyebut kritikan dari Bima tersebut tidak perlu direspons secara berlebihan. Dia menilai apa yang disampaikan oleh Bima sebagai bentuk kepedulian warga terhadap kondisi kampung halamannya.
Anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1 ini juga sepakat dengan poin kritik dari Bima. Dia mengakui persoalan infrastruktur menjadi hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah Lampung.
"Selama menjadi anggota DPR RI saya berkeliling Lampung sampai ke pelosok-pelosok, naik turun gunung dan lembah, masuk keluar hutan, menyusuri pesisir pantai dan masuk ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat. Jalan yang rusak ataupun belum terbangun secara memadai ini mulai dari jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi. Ada beberapa jalan negara yang rusak di beberapa tempat namun tidak banyak, mayoritas masih baik," katanya.
Taufik mengatakan saat Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Polda Lampung pada Jumat (14/4), dia telah meminta pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap laporan kepada Bima. Taufik mengaku aspirasinya itu direspons baik oleh pihak Polda Lampung.
\"Saya menyampaikan pesan khusus kepada Polda Lampung. Saya meminta agar laporan ata viralnya video Bima yang menyebutkan Lampung tidak maju-maju, tidak perlu ditindaklanjuti menjadi proses hukum. Terlalu banyak membuang energi yang tidak dibutuhkan jika memproses persoalan seperti ini," katanya.
"Justru sebaliknya kita semua yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar kita bekerja lebih baik. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika merespon positif, masukan yang saya sampaikan. Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkrit," tambah Taufik.
KSP Bersuara, Singgung Sikap Jokowi yang Tak Antikritik
Kantor Staf Presiden (KSP) juga angkat bicara terkait kasus Bima. Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko menyayangkan segala bentuk intimidasi dan sikap anti-kritik kepada pemerintah.
"Kritik itu adalah suatu yang sah dan dilindungi oleh Undang-undang di negara demokrasi, sejauh itu tidak menjadi fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Jadi, yang namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi," kata Joanes Joko, dalam keterangannya, Sabtu (15/4/2023) di Jakarta.
Menurut Joko, Presiden Jokowi selalu bekerja menyaring masukan yang muncul. Baginya, Kritik merupakan vitamin yang mendukung upaya perbaikan pelayanan publik.
Joanes Joko menambahkan SP akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat, sehingga kasus serupa tidak terulang.
"Kepada Bima Yudho, jangan pernah lelah mencintai kampung halaman. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tetaplah memberikan masukan dan kritik. Selama kritik yang diberikan itu benar, jangan pernah takut. KSP, dalam koridor-koridor yang sewajarnya, akan terus mendukung," kata Joko.
"Orang tidak akan memberikan kritik kalau dia tidak memperhatikan. Ia memperhatikan karena ada kepedulian, maka ini perlu diapresiasi. Sudah sepatutnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat menangkap masukan ini," ujarnya.
KSP yang dikomandoi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terus menjalankan komitmen tidak anti kritik pemerintah Presiden Jokowi. Melalui program KSP Mendengar, KSP bukan hanya menerima, tapi juga mendatangi masukan dan kritik tersebut dari berbagai elemen masyarakat di daerah-daerah.
"Karena kritik tersebut dibutuhkan demi kebaikan bersama," tutup Joko.
Sumber: detik
.png)