Komisi III DPRD Kota Bogor Soroti Longsor Jalan Batutulis
JABAR TODAY - Komisi III DPRD Kota Bogor menilai kejadian longsornya Jalan Saleh Danasasmita, Batutulis, Bogor Selatan menjadi peringatan serius terhadap infrastruktur di kota ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menekankan perbaikan jangan tambal sulam, tetapi menyentuh akar masalah. Mulai dari sistem drainase sampai kekuatan konstruksi jalan.
"Informasinya penyebab utama longsor ini diduga berasal dari saluran air bawah tanah mengikis struktur jalan. Ini pelajaran bahwa pembangunan jalan di kontur tanah labil harus mempertimbangkan aspek geologi, drainase yang baik, serta material yang tahan terhadap pergeseran tanah," katanya kepada Radar Bogor, Kamis (13/3/2025).
Sebagai solusi, Komisi III DPRD Kota Bogor mendorong lima langkah utama. Pertama, perbaikan menyeluruh pada jalan dan drainase untuk mencegah kejadian serupa.
Kedua, penggunaan konstruksi lebih kokoh seperti dinding penahan tanah dan sistem pengaliran air bawah tanah yang lebih aman. Ketiga, evaluasi terhadap jalan alternatif agar mobilitas warga tetap lancar. Keempat, pelibatan ahli geoteknik untuk memastikan solusi teknis yang tepat.
"Kelima, percepatan penganggaran, baik melalui APBD Kota Bogor maupun dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan pusat," bebernya.
Terkait rencana pembuatan jalur baru di sekitar Lawang Gintung sebagai alternatif penghubung, Heri Cahyono menilai langkah ini perlu dikaji secara matang. Dari sisi ekonomi, jalur baru dapat menjadi investasi jangka panjang untuk mobilitas dan pertumbuhan wilayah.
Namun, dampak sosialnya juga harus diperhitungkan. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan masalah baru.
"Kami memahami urgensi jalur baru, tapi jika ini berdampak pada penggusuran rumah warga, maka harus dilakukan dengan sosialisasi transparan dan kompensasi yang adil," tegasnya.
Dari sisi anggaran, proyek ini dinilai cukup besar dan membutuhkan pembebasan lahan. Heri menegaskan APBD Kota Bogor saja tidak cukup sehingga perlu kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Sementara opsi jalur baru dikaji lebih lanjut, prioritas utama tetap pada perbaikan jalan yang longsor. Hal tersebut penting agar akses warga segera pulih.
"Kami akan terus mengawal kebijakan ini untuk memastikan perencanaan dan eksekusinya berjalan adil serta sesuai kebutuhan masyarakat," tutupnya. (**)
.png)